INSPEKTORAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN

| Forum komunikasi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah

Download Audit Sektor Publik – Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Audit adalah suatu proses sistematik secara objektif  penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan  derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Istilah “sektor publik” memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari […]

Download Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. […]

Probity Audit pada pengadaan barang dan Jasa untuk meminimalkan kerugian negara

Ketersediaan barang/jasa berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan akan sangat berpengaruh dalam peningkatan pelayanan publik. Dalam upaya memperoleh barang/jasa berkualitas, pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara transparan melalui persaingan sehat, terbuka dan adil sehingga dapat tercapai efisiensi dan efektifitas pengadaan barang/jasa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (akuntabel). Salah satu upaya untuk meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam […]

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) merangkap sebagai panitia pejabat pengadaan?

Pasal 1 angka 10 Perpres 70/2012 yang merupakan perubahan kedua dari Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa menyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas untuk memeriksa dan menerima hasil pengadaan barang/jasa. Lebih lanjut pada Pasal 18 ayat (5) dinyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat […]

Kabupaten Padang Pariaman © 2015